Lewati ke konten utama
JagaDaerah
KotaKode Kemendagri 19.71

Kota Pangkal Pinang

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Wali kota yang menjabat
Saparudin
Luas wilayah (BIG)
104,238 km²
Unduh dataBandingkan
Lokasi Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sekarang

Cuaca dan gempa untuk hari ini.

Kondisi terkini

Langsung dari BMKG · kabupaten/kota

Keuangan

Uang kas daerah. Bukan gaji warga.

Memuat profil daerah…
Kalkulator Warga

Ke Mana Larinya Uang Pajak Saya di Kota Pangkal Pinang?

Simulasi proporsi pembagian uang pajak daerah (PBB, PKB, retribusi) berdasarkan alokasi riil APBD Kota Pangkal Pinang.

Rp

Pembangunan Infrastruktur & Fasilitas Publik

Belanja Modal: jalan, jembatan, drainase banjir, gedung sekolah & RS baru

Rp75.00015.0% dari APBD

Gaji Guru, Tenaga Medis & Pegawai Pemda

Belanja Pegawai: gaji dan tunjangan ASN, guru sekolah, dan tenaga kesehatan

Rp180.00036.0% dari APBD

Operasional Layanan & Pemeliharaan

Belanja Barang & Jasa: obat puskesmas, penerangan jalan umum, listrik fasilitas publik

Rp120.00024.0% dari APBD

Bantuan Sosial & Hibah Warga

Bantuan sosial warga rentan, santunan disabilitas, dan program pemberdayaan

Rp25.0005.0% dari APBD

Cadangan Darurat Bencana & Krisis

Belanja Tidak Terduga: penanggulangan tanggap darurat bencana alam BNPB/BPBD

Rp20.0004.0% dari APBD

*Perhitungan ini merupakan simulasi pembagian proporsional belanja APBD resmi dari DJPK Kementerian Keuangan.

Pendapatan daerah

Realisasi 2024 · tingkat kabupaten/kota

Uang yang masuk ke kas daerah. Bukan penghasilan warga.

Realisasi pendapatan Kota Pangkal Pinang tahun 2024 menurut jenis, dalam rupiah. Sumber DJPK.
Jenis pendapatanRealisasi
Pajak daerahRp125,18 miliarRp125.181.313.088,00
Retribusi daerahRp25,91 miliarRp25.913.592.150,68
Hasil pengelolaan kekayaan daerahRp8,27 miliarRp8.271.971.930,10
Lain-lain PAD yang sahRp48,36 miliarRp48.360.396.005,02
Transfer pemerintah pusatRp723,63 miliarRp723.634.124.821,00
Transfer antar daerahRp84,27 miliarRp84.265.421.767,00
Jumlah pendapatan daerahRp1,02 triliunRp1.015.626.819.761,80
Pendapatan asli daerah (PAD)Penerimaan daerah dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.PAD adalah kas daerah, bukan penghasilan warga.Semua istilah
TransferUang yang diterima daerah dari pemerintah pusat atau provinsi, misalnya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bagi hasil.Semua istilah

Layanan

Penduduk, fasilitas, taraf hidup, dan sanitasi.

Penduduk, rumah sakit, dan sekolah

tingkat kabupaten/kota

Jumlah penduduk

Catatan Dukcapil, 31 Desember 2024. Bukan hasil sensus.

242.285jiwa

Laki-laki 122.579 · Perempuan 119.706 · 31 Desember 2024

Rumah sakit

Jumlah gedung pada daftar SIRS. Bukan tempat tidur.

Jumlah rumah sakit Kota Pangkal Pinang pada daftar SIRS Kemenkes.
Semua rumah sakit9
Umum6
Ibu dan anak3
Khusus0

Satuan pendidikan

Jumlah sekolah. Bukan jumlah murid.

Jumlah satuan pendidikan Kota Pangkal Pinang pada portal referensi Kemendikdasmen.
SD dan sederajat101
SMP dan sederajat37
SMA20
SMK10

Kemiskinan dan penghidupan

kabupaten/kota · 2025

Penduduk miskin

4,50%

9,99 ribu jiwa

Garis kemiskinan Rp956.990 per orang per bulan

Susenas Maret 2025. Jumlah jiwa ditulis dalam ribuan.

Hasil ekonomi per orang

87.213ribu rupiah

Hasil ekonomi daerah per orang, bukan gaji. Angka 2025 masih sementara.

Indeks Pembangunan Manusia

81,64

Pengeluaran riil per orang 16.856 ribu rupiah per tahun

Komponen indeks ini, bukan gaji.

Sanitasi layak

kabupaten/kota · 2025

Rumah tangga dengan jamban layak

99,11%

Bagian rumah tangga yang punya jamban leher angsa sendiri atau bersama, dan tinjanya masuk tangki septik atau saluran pengolahan. Susenas KOR 2025. Bukan status desa bebas buang air besar sembarangan, dan bukan sanitasi aman.

Persebaran di provinsi

Kepulauan Bangka Belitung · kabupaten/kota

Posisi Kota Pangkal Pinang di antara daerah lain di Kepulauan Bangka Belitung.

Memuat peta persebaran…

Alam

Bencana dan lahan. Sebagian angka ini untuk satu provinsi.

Tutupan lahan

2023 · tingkat provinsi

Luas lahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bukan angka satu kabupaten.

Luas penutupan lahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023, dalam hektare. Bukan data kabupaten/kota.
KelasLuas
Hutan primer15.400 ha
Hutan sekunder222.700 ha
Hutan tanaman0 ha
Bukan hutan1.430.200 ha

Riwayat bencana di daerah ini

BIG & BNPB · 2010–2024 · kabupaten/kota

Kejadian yang pernah dicatat di Kota Pangkal Pinang. Bukan ramalan.

Luas wilayah (BIG)
104,238 km²
Kejadian bencana 2024
2semua jenis bencana
Gempa bumi tercatat 2024
0kejadian

Kejadian per jenis bencana, 2024

Jumlah kejadian bencana yang tercatat di Kota Pangkal Pinang tahun 2024, per jenis bencana, dari BNPB.
Jenis bencanaKejadian
Banjir1
Cuaca ekstrem1
Erupsi gunung api0
Gelombang pasang dan abrasi0
Gempabumi0
Kebakaran hutan dan lahan0
Kekeringan0
Tanah longsor0
Tsunami0

Dampak tercatat, 2024

Jumlah dampak bencana yang tercatat di Kota Pangkal Pinang tahun 2024, per jenis dampak, dari BNPB.
Jenis dampakJumlah
Meninggal dunia · jiwa0
Hilang · jiwa0
Luka atau sakit · jiwa0
Terdampak · jiwa2.408
Mengungsi · jiwa0
Rumah rusak · unit39

“0” berarti sumber menyatakan nol; “Data belum tersedia” berarti sumber tidak menyatakannya.

Kejadian per tahun, 2010–2024

Lihat angka per tahun
Jumlah kejadian bencana yang tercatat di Kota Pangkal Pinang per tahun, 2010 sampai2024, semua jenis bencana, dari BNPB.
TahunKejadian
20100
20110
20120
20134
20141
20151
20165
20172
201825
20195
20204
20214
20226
202310
20242
Cara membaca angka ini
  • Semua angka adalah catatan historis yang dilaporkan, bukan indeks risiko, peluang, prediksi, atau peringatan dini.
  • Jumlah tercatat ikut ditentukan cara pencatatan tiap daerah: angka lebih tinggi tidak dengan sendirinya berarti lebih berbahaya, dan angka rendah atau nol tidak berarti aman.
  • Daerah yang tidak ada di tabel sumber berarti sumber tidak menyatakan angkanya.
  • Angka dampak hanya ditampilkan bila sumber memuat seluruh kolom jenis bencana, supaya tidak menjadi jumlah yang tidak lengkap.
  • Indeks risiko resmi BNPB (InaRISK/IRBI) tidak ditampilkan karena ketentuannya tidak mengizinkan penggunaan ulang tanpa izin tertulis.

Luas wilayah: Badan Informasi Geospasial (BIG) (membuka tab baru) — Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota — Luas Wilayah Menurut Peraturan, satuankm², menurut peraturan (bukan pengukuran ulang), edisi TASWIL5000020260612KABKOTA. Field LUASWH diberi alias hektar oleh penerbit, tetapi nilai yang dipublikasikan berada dalam kilometer persegi: jumlah per provinsi menghasilkan luas provinsi resmi dalam km². BIG tidak mencantumkan lisensi penggunaan ulang untuk layanan ini.

Kejadian dan dampak: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (membuka tab baru) — Kompilasi Data Kejadian dan Dampak Bencana (per kabupaten/kota). Lisensi ODC-BY. Diproses 2026-10-17.

Cakupan: luas 514/514; kejadian per jenis 2024450/514; dampak 2024450/514; seri tahunan 510/514 kabupaten/kota.

Iklim: curah hujan rata-rata

BMKG · normal 1981–2010 · kabupaten/kota

Bulan yang biasanya paling basah dan paling kering. Rata-rata 30 tahun, bukan cuaca hari ini.

Total setahun
2.141,7 mm
Bulan terbasah
Januari288,0 mm
Bulan terkering
September88,6 mm
Lihat angka per bulan
Normal curah hujan bulanan Kota Pangkal Pinang, periode 1981–2010, dalam milimeter, dari satu titik sampel di dalam wilayah.
BulanNormal hujan (mm/bulan)
Januari288,0
Februari193,5
Maret223,0
April217,1
Mei179,2
Juni119,7
Juli122,6
Agustus102,2
September88,6
Oktober139,8
November214,8
Desember253,2
Total satu tahun2.141,7

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) — Normal Curah Hujan bulanan, periode 1981–2010 (Peta Normal Curah Hujan). Atribusi: Sumber: BMKG. Diambil.Produk sumber (membuka tab baru) ·Ketentuan BMKG (membuka tab baru)

Metode: dibaca dari satu titik sampel di dalam wilayah (-2.1109, 106.1142); daerah yang mencakup pesisir dan pegunungan bisa berbeda dari angka ini. Sidik jari snapshot SHA-256 3cd2e6d9ab6bf1eedf9b2ca7448903bdaf6646332152b311edb49f3c447d881a. Status penggunaan ulang: BMKG Ketentuan Penggunaan: atribusi “Sumber: BMKG” wajib; pengemasan ulang atau integrasi ke aplikasi pihak ketiga memerlukan izin tertulis resmi BMKG; akses otomatis wajib melalui API resmi. Izin tertulis belum diperoleh.

Pemerintahan

Siapa yang menjabat, dan apa kata BPK soal laporan keuangannya.

Pejabat yang menjabat

Sejak 15 Oktober 2025 · berakhir 15 Oktober 2030

  • Foto Saparudin

    Wali kota

    Saparudin

    PDI PerjuanganCocok dengan daftar calon KPU
    Rekam jejak (pernyataan saat mendaftar Pilkada 2024)
    Pendidikan terakhir S3 · Dosen Tetap Telkom University - Bandung
    Partai pengusung saat Pilkada
    Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Demokrat
    Harta kekayaan (LHKPN):Cek di e-LHKPN KPK ↗ (membuka tab baru)

    Foto: Kota Pangkalpinang, Public domain via Wikimedia Commons

  • Foto Dessy Ayutrisna

    Wakil wali kota

    Dessy Ayutrisna

    PDI PerjuanganCocok dengan daftar calon KPU
    Rekam jejak (pernyataan saat mendaftar Pilkada 2024)
    Pendidikan terakhir S2
    Partai pengusung saat Pilkada
    Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Demokrat
    Harta kekayaan (LHKPN):Cek di e-LHKPN KPK ↗ (membuka tab baru)

    Foto: Kota Pangkalpinang, Public domain via Wikimedia Commons

Sumber pejabat: Wikipedia (revisi 16 Agustus 2026), dicocokkan dengan daftar calon resmi KPU. Rekam jejak dari pernyataan calon di KPU Info Pemilu. Angka harta kekayaan hanya diumumkan oleh KPK.

Opini laporan keuangan

LKPD 2024 · tingkat kabupaten/kota

Opini BPK

Wajar tanpa pengecualian (WTP)

BPK menilai laporan itu disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

2016 WDP · 2017 WTP · 2018 WTP · 2019 WTP · 2020 WTP · 2021 WTP · 2022 WTP · 2023 WTP · 2024 WTP

Opini BPKKesimpulan Badan Pemeriksa Keuangan atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.Opini menilai laporan keuangannya, bukan menilai pejabat dan bukan temuan korupsi.Semua istilah
WTPWajar Tanpa Pengecualian: BPK menilai laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.Semua istilah

Harta kekayaan pejabat

Sumber: KPK e-LHKPN

Belum ada salinan pengumuman KPK untuk Kota Pangkal Pinang. Angkanya tetap di situs KPK.

Cek di e-LHKPN KPK ↗ (membuka tab baru)

Pasangan calon Pilkada 2024

KPU Info Pemilu

Semua pasangan calon resmi yang ikut Pilkada 2024 di Kota Pangkal Pinang, lengkap dengan partai pengusung, visi, dan riwayat yang mereka nyatakan ke KPU.

Harta kekayaan (LHKPN) diumumkan KPK. Salin nama, lalu cari di menu e-Announcementsitus e-LHKPN. JagaDaerah tidak menyalin angka harta.

Pemilihan Wali Kota Kota Pangkal Pinang · 4 pasangan calon

  • Nomor urut 1

    Calon wali kota

    H. EKA MULYA PUTRA, S.E., M.Si.

    Pendidikan terakhir S2 · Wiraswasta Usaha APOTIK ALGI FARMA

    Calon wakil wali kota

    RADMIDA DAWAM, S.H., M.H.

    Pendidikan terakhir S2 · Pensiunan PNS

    Visi pasangan calon

    ““Mewujudkan Pangkalpinang Sebagai Kota Perdagangan yang Humanis dan Berkeadilan””

  • Nomor urut 2

    Calon wali kota

    Dr. H. Maulan Aklil, S.I.P., M.Si.

    Pendidikan terakhir S3 · Wiraswasta

    Calon wakil wali kota

    H. Zeki Yamani, S.H., M.H.

    Pendidikan terakhir S2

    Partai pengusung

    • Partai Gerakan Indonesia Raya
    Visi pasangan calon

    “PANGKALPINANG HARMONI: Kota yang Humanis, Aman, Religius, Modern, Inklusif, dan Beribu Senyuman.”

  • Nomor urut 3

    Calon wali kota

    Prof. Drs. SAPARUDIN, M.T., Ph.D.

    Pendidikan terakhir S3 · Dosen Tetap Telkom University - Bandung

    Calon wakil wali kota

    DESSY AYUTRISNA, S.E., M.M.

    Pendidikan terakhir S2

    Partai pengusung

    • Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
    • Partai Kebangkitan Bangsa
    • Partai Amanat Nasional
    • Partai Persatuan Pembangunan
    • Partai Kebangkitan Nusantara
    • Partai Demokrat
    Visi pasangan calon

    ““Pangkalpinang Menuju Kemenangan 2030”

  • Nomor urut 4

    Calon wali kota

    BASIT CINDA SUCIPTO, S.K.M.

    Pendidikan terakhir SMA · FOUNDER CINDA GROUP

    Calon wakil wali kota

    DEDE PURNAMA ALZULAMI, Lc., MA.Hk.

    Pendidikan terakhir S2 · PIMPINAN YAYASAN DARUL ADZKAR BABEL

    Partai pengusung

    • Partai Ummat
    • Partai Golongan Karya
    • Partai Buruh
    • Partai NasDem
    • Partai Keadilan Sejahtera
    Visi pasangan calon

    “PANGKALPINANG BERBENAH; MENUJU KOTA KELUARGA YANG BERSATU, BERBUDAYA, BERKARYA, SEJAHTERA DAN BERKEMAJUAN”

Pemilihan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 2024 · 2 pasangan calon
  • Nomor urut 1

    Calon gubernur

    Dr. ERZALDI ROSMAN,S.E., M.M.

    Pendidikan terakhir S3 · WIRASWASTA

    Calon wakil gubernur

    YURI KEMAL FADLULLAH, S.H., M.H.

    Pendidikan terakhir S2 · Karyawan Swasta

    Partai pengusung

    • Partai Garda Republik Indonesia
    • Partai Solidaritas Indonesia
    • Partai Amanat Nasional
    • Partai Gerakan Indonesia Raya
    • Partai Demokrat
    • Partai NasDem
    • Partai Bulan Bintang
    • PARTAI PERINDO
    • Partai Kebangkitan Bangsa
    Visi pasangan calon

    “Menuju Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Cerdas, Maju, dan Sejahtera Berbasis Pembangunan Keberlanjutan”

  • Nomor urut 2

    Calon gubernur

    HIDAYAT ARSANI, S.E

    Pendidikan terakhir S1 · WIRASWASTA ATAU PENGUSAHA

    Calon wakil gubernur

    HELLYANA

    Pendidikan terakhir SMA · SEBAGAI WAKIL III DPRD PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, PERMOHONAN PENGUNDURAN DIRI SEDANG DIAJUKAN DAN DITERIMA KEMENDAGRI, SAAT INI SEDANG DALAM PROSES SK PEMBERHENTIAN DI KEMENDAGRI

    Partai pengusung

    • Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
    • Partai Keadilan Sejahtera
    • Partai Golongan Karya
    • Partai Persatuan Pembangunan
    Visi pasangan calon

    “MEWUJUDKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG YANG BERDAYA SAING, BERBUDAYA, MANDIRI DAN SEJAHTERA”

Sumber: KPU, Info Pemilu — Pasangan Calon Pilkada 2024, diunduh 17 Oktober 2026. Foto dan profil lengkap calon tersedia di situs KPU.

Sumber

Tautan ke publikasi aslinya.

Glosarium

Istilah di halaman ini

Arti singkat istilah yang muncul di profil, ditulis tanpa penilaian kinerja.

APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: rencana penerimaan dan belanja pemerintah kabupaten/kota untuk satu tahun.
Realisasi
Uang yang sudah benar-benar dibayarkan atau diterima sampai periode laporan, bukan angka rencana.Realisasi bisa lebih rendah dari anggaran karena pembayaran belum selesai atau kegiatan belum berjalan.
Median nasional
Nilai tengah dari persentase realisasi semua kabupaten/kota yang datanya lengkap pada tahun yang sama.Separuh daerah berada di atas nilai ini dan separuh di bawahnya. Ini pembanding, bukan nilai kelulusan.
Pendapatan asli daerah (PAD)
Penerimaan daerah dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.PAD adalah kas daerah, bukan penghasilan warga.
Transfer
Uang yang diterima daerah dari pemerintah pusat atau provinsi, misalnya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bagi hasil.
Dana bagi hasil SDA
Bagian penerimaan negara dari minyak, gas, tambang, hutan, ikan, panas bumi, dan sawit yang ditransfer ke daerah.Angka ini bukan ukuran kekayaan atau cadangan alam daerah.
Belanja modal
Belanja untuk membentuk aset tetap yang manfaatnya lebih dari satu tahun, seperti jalan, jembatan, gedung, dan peralatan.
Belanja pegawai
Belanja untuk gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, termasuk guru dan tenaga kesehatan yang berstatus ASN.
Opini BPK
Kesimpulan Badan Pemeriksa Keuangan atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.Opini menilai laporan keuangannya, bukan menilai pejabat dan bukan temuan korupsi.
WTP
Wajar Tanpa Pengecualian: BPK menilai laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
Sanitasi layak
Rumah tangga dengan jamban leher angsa milik sendiri atau bersama, dan pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau sistem pengolahan air limbah.Bukan sanitasi aman, dan bukan status desa bebas buang air besar sembarangan.
Bencana tingkat provinsi
Data BNPB dirangkum per provinsi, sehingga profil kabupaten/kota menampilkan kejadian di provinsi induknya.Angka ini tidak menunjukkan berapa kejadian yang terjadi tepat di kabupaten/kota tersebut.
Jumlah penduduk Dukcapil
Jumlah jiwa pada Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil per 31 Desember 2024, bukan proyeksi BPS.

Kosong berarti sumber belum melaporkan angka, bukan nol. Setiap angka di profil memakai tahun dan tingkat wilayah yang tertulis di judul bagiannya.