Penduduk miskin
8,66%
28,12 ribu jiwa
Garis kemiskinan Rp571.809 per orang per bulan
Susenas Maret 2025. Jumlah jiwa ditulis dalam ribuan.
KotaKode Kemendagri 32.74
Kota Cirebon
Provinsi Jawa Barat
- Wali kota yang menjabat
- Effendi Edo
- Luas wilayah (BIG)
- 39,398 km²
Sekarang
Cuaca dan gempa untuk hari ini.
Kondisi terkini
Langsung dari BMKG · kabupaten/kota
Keuangan
Uang kas daerah. Bukan gaji warga.
Memuat profil daerah…
Kalkulator Warga
Ke Mana Larinya Uang Pajak Saya di Kota Cirebon?
Simulasi proporsi pembagian uang pajak daerah (PBB, PKB, retribusi) berdasarkan alokasi riil APBD Kota Cirebon.
Rp
Pembangunan Infrastruktur & Fasilitas Publik
Belanja Modal: jalan, jembatan, drainase banjir, gedung sekolah & RS baru
Rp75.00015.0% dari APBD
Gaji Guru, Tenaga Medis & Pegawai Pemda
Belanja Pegawai: gaji dan tunjangan ASN, guru sekolah, dan tenaga kesehatan
Rp180.00036.0% dari APBD
Operasional Layanan & Pemeliharaan
Belanja Barang & Jasa: obat puskesmas, penerangan jalan umum, listrik fasilitas publik
Rp120.00024.0% dari APBD
Bantuan Sosial & Hibah Warga
Bantuan sosial warga rentan, santunan disabilitas, dan program pemberdayaan
Rp25.0005.0% dari APBD
Cadangan Darurat Bencana & Krisis
Belanja Tidak Terduga: penanggulangan tanggap darurat bencana alam BNPB/BPBD
Rp20.0004.0% dari APBD
*Perhitungan ini merupakan simulasi pembagian proporsional belanja APBD resmi dari DJPK Kementerian Keuangan.
Pendapatan daerah
Realisasi 2024 · tingkat kabupaten/kotaUang yang masuk ke kas daerah. Bukan penghasilan warga.
| Jenis pendapatan | Realisasi |
|---|---|
| Pajak daerah | Rp226,06 miliarRp226.058.293.884,00 |
| Retribusi daerah | Rp317,15 miliarRp317.148.358.456,00 |
| Hasil pengelolaan kekayaan daerah | Rp8,57 miliarRp8.570.399.813,00 |
| Lain-lain PAD yang sah | Rp7,35 miliarRp7.351.724.235,00 |
| Transfer pemerintah pusat | Rp872,74 miliarRp872.744.168.801,00 |
| Transfer antar daerah | Rp119,12 miliarRp119.123.380.043,00 |
| Hibah | Rp3,94 miliarRp3.936.526.784,00 |
| Jumlah pendapatan daerah | Rp1,55 triliunRp1.554.932.852.016,00 |
Pendapatan asli daerah (PAD)
Penerimaan daerah dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.PAD adalah kas daerah, bukan penghasilan warga.Semua istilahTransfer
Uang yang diterima daerah dari pemerintah pusat atau provinsi, misalnya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bagi hasil.Semua istilahLayanan
Penduduk, fasilitas, taraf hidup, dan sanitasi.
Penduduk, rumah sakit, dan sekolah
tingkat kabupaten/kotaJumlah penduduk
Catatan Dukcapil, 31 Desember 2024. Bukan hasil sensus.
356.629jiwa
Laki-laki 178.969 · Perempuan 177.660 · 31 Desember 2024
Rumah sakit
Jumlah gedung pada daftar SIRS. Bukan tempat tidur.
| Semua rumah sakit | 10 |
|---|---|
| Umum | 9 |
| Ibu dan anak | 1 |
| Khusus | 0 |
Satuan pendidikan
Jumlah sekolah. Bukan jumlah murid.
| SD dan sederajat | 187 |
|---|---|
| SMP dan sederajat | 69 |
| SMA | 37 |
| SMK | 28 |
Kemiskinan dan penghidupan
kabupaten/kota · 2025Hasil ekonomi per orang
95.182ribu rupiah
Hasil ekonomi daerah per orang, bukan gaji. Angka 2025 masih sementara.
Indeks Pembangunan Manusia
78,99
Pengeluaran riil per orang 13.341 ribu rupiah per tahun
Komponen indeks ini, bukan gaji.
Sanitasi layak
kabupaten/kota · 2025Rumah tangga dengan jamban layak
92,67%
Bagian rumah tangga yang punya jamban leher angsa sendiri atau bersama, dan tinjanya masuk tangki septik atau saluran pengolahan. Susenas KOR 2025. Bukan status desa bebas buang air besar sembarangan, dan bukan sanitasi aman.
Persebaran di provinsi
Jawa Barat · kabupaten/kotaPosisi Kota Cirebon di antara daerah lain di Jawa Barat.
Memuat peta persebaran…
Alam
Bencana dan lahan. Sebagian angka ini untuk satu provinsi.
Tutupan lahan
2023 · tingkat provinsiLuas lahan Provinsi Jawa Barat. Bukan angka satu kabupaten.
| Kelas | Luas |
|---|---|
| Hutan primer | 11.500 ha |
| Hutan sekunder | 235.700 ha |
| Hutan tanaman | 433.800 ha |
| Bukan hutan | 3.042.200 ha |
Riwayat bencana di daerah ini
BIG & BNPB · 2010–2024 · kabupaten/kotaKejadian yang pernah dicatat di Kota Cirebon. Bukan ramalan.
- Luas wilayah (BIG)
- 39,398 km²
- Kejadian bencana 2024
- 5semua jenis bencana
- Gempa bumi tercatat 2024
- 0kejadian
Kejadian per jenis bencana, 2024
| Jenis bencana | Kejadian |
|---|---|
| Banjir | 3 |
| Kebakaran hutan dan lahan | 1 |
| Kekeringan | 1 |
| Cuaca ekstrem | 0 |
| Erupsi gunung api | 0 |
| Gelombang pasang dan abrasi | 0 |
| Gempabumi | 0 |
| Tanah longsor | 0 |
| Tsunami | 0 |
Dampak tercatat, 2024
| Jenis dampak | Jumlah |
|---|---|
| Meninggal dunia · jiwa | 0 |
| Hilang · jiwa | 0 |
| Luka atau sakit · jiwa | 0 |
| Terdampak · jiwa | 6.132 |
| Mengungsi · jiwa | 0 |
| Rumah rusak · unit | 0 |
“0” berarti sumber menyatakan nol; “Data belum tersedia” berarti sumber tidak menyatakannya.
Kejadian per tahun, 2010–2024
Lihat angka per tahun
| Tahun | Kejadian |
|---|---|
| 2010 | 1 |
| 2011 | 1 |
| 2012 | 1 |
| 2013 | 1 |
| 2014 | 2 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 9 |
| 2021 | 12 |
| 2022 | 7 |
| 2023 | 4 |
| 2024 | 5 |
Cara membaca angka ini
- Semua angka adalah catatan historis yang dilaporkan, bukan indeks risiko, peluang, prediksi, atau peringatan dini.
- Jumlah tercatat ikut ditentukan cara pencatatan tiap daerah: angka lebih tinggi tidak dengan sendirinya berarti lebih berbahaya, dan angka rendah atau nol tidak berarti aman.
- Daerah yang tidak ada di tabel sumber berarti sumber tidak menyatakan angkanya.
- Angka dampak hanya ditampilkan bila sumber memuat seluruh kolom jenis bencana, supaya tidak menjadi jumlah yang tidak lengkap.
- Indeks risiko resmi BNPB (InaRISK/IRBI) tidak ditampilkan karena ketentuannya tidak mengizinkan penggunaan ulang tanpa izin tertulis.
Iklim: curah hujan rata-rata
BMKG · normal 1981–2010 · kabupaten/kotaBulan yang biasanya paling basah dan paling kering. Rata-rata 30 tahun, bukan cuaca hari ini.
- Total setahun
- 1.892,2 mm
- Bulan terbasah
- Januari389,1 mm
- Bulan terkering
- September8,5 mm
Lihat angka per bulan
| Bulan | Normal hujan (mm/bulan) |
|---|---|
| Januari | 389,1 |
| Februari | 292,6 |
| Maret | 275,2 |
| April | 218,8 |
| Mei | 113,1 |
| Juni | 58,0 |
| Juli | 29,3 |
| Agustus | 14,0 |
| September | 8,5 |
| Oktober | 48,3 |
| November | 159,8 |
| Desember | 285,5 |
| Total satu tahun | 1.892,2 |
Pemerintahan
Siapa yang menjabat, dan apa kata BPK soal laporan keuangannya.
Pejabat yang menjabat
Sejak 20 Februari 2025 · berakhir 20 Februari 2030
Wali kota
Effendi Edo
Partai GolkarCocok dengan daftar calon KPU- Rekam jejak (pernyataan saat mendaftar Pilkada 2024)
- Pendidikan terakhir S2 · Wiraswasta
- Partai pengusung saat Pilkada
- Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan
Harta kekayaan (LHKPN):Cek di e-LHKPN KPK ↗ (membuka tab baru)Foto: Pemerintah Kota Cirebon, Public domain via Wikimedia Commons
Wakil wali kota
Siti Farida Rosmawati
PKBCocok dengan daftar calon KPU- Rekam jejak (pernyataan saat mendaftar Pilkada 2024)
- Pendidikan terakhir S1 · MENGURUS RUMAH TANGGA
- Partai pengusung saat Pilkada
- Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan
Harta kekayaan (LHKPN):Cek di e-LHKPN KPK ↗ (membuka tab baru)Foto: Pemerintah Kota Cirebon, Public domain via Wikimedia Commons
Sumber pejabat: Wikipedia (revisi 27 Mei 2026), dicocokkan dengan daftar calon resmi KPU. Rekam jejak dari pernyataan calon di KPU Info Pemilu. Angka harta kekayaan hanya diumumkan oleh KPK.
Opini laporan keuangan
LKPD 2024 · tingkat kabupaten/kotaOpini BPK
Wajar tanpa pengecualian (WTP)
BPK menilai laporan itu disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
Opini yang sama sejak 2016.
Opini BPK
Kesimpulan Badan Pemeriksa Keuangan atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.Opini menilai laporan keuangannya, bukan menilai pejabat dan bukan temuan korupsi.Semua istilahWTP
Wajar Tanpa Pengecualian: BPK menilai laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.Semua istilahHarta kekayaan pejabat
Sumber: KPK e-LHKPN
Belum ada salinan pengumuman KPK untuk Kota Cirebon. Angkanya tetap di situs KPK.
Cek di e-LHKPN KPK ↗ (membuka tab baru)Pasangan calon Pilkada 2024
KPU Info Pemilu
Semua pasangan calon resmi yang ikut Pilkada 2024 di Kota Cirebon, lengkap dengan partai pengusung, visi, dan riwayat yang mereka nyatakan ke KPU.
Harta kekayaan (LHKPN) diumumkan KPK. Salin nama, lalu cari di menu e-Announcementsitus e-LHKPN. JagaDaerah tidak menyalin angka harta.
Pemilihan Wali Kota Kota Cirebon · 3 pasangan calon
- Nomor urut 1
Calon wali kota
H. DANI MARDANI
Pendidikan terakhir S1 · Anggota DPRD Kab/Kota
Calon wakil wali kota
FITRIA PAMUNGKASWATI
Pendidikan terakhir SMA · Anggota DPRD Kab/Kota
Partai pengusung
- Partai Amanat Nasional
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Visi pasangan calon
“Kota Cirebon Religius, Maju, dan Sejahtera”.”
- Nomor urut 2
Calon wali kota
Dra. Hj. ETI HERAWATI, M.A.P
Pendidikan terakhir S2
Calon wakil wali kota
H. SUHENDRIK, S.IP., M.I.Pol
Pendidikan terakhir S2 · Karyawan Swasta
Partai pengusung
- Partai Gerakan Indonesia Raya
- Partai Ummat
- Partai Kebangkitan Nusantara
- Partai NasDem
- Partai Keadilan Sejahtera
- Partai Buruh
- PARTAI PERINDO
- Partai Gelombang Rakyat Indonesia
- Partai Solidaritas Indonesia
- Partai Bulan Bintang
- Partai Hati Nurani Rakyat
Visi pasangan calon
“Bersama Sepenuh Hati Membangun Kota Cirebon yang Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan.”
- Nomor urut 3
Calon wali kota
EFFENDI EDO, SAP., M. Si.
Pendidikan terakhir S2 · Wiraswasta
Calon wakil wali kota
SITI FARIDA ROSMAWATI, S.Pd.I
Pendidikan terakhir S1 · MENGURUS RUMAH TANGGA
Partai pengusung
- Partai Kebangkitan Bangsa
- Partai Demokrat
- Partai Golongan Karya
- Partai Persatuan Pembangunan
Visi pasangan calon
“TERWUJUDNYA KOTA CIREBON YANG SEJAHTERA, TERTATA, ASPIRATIF, AMAN DAN BERKELANJUTAN TAHUN 2029 disingkat KOTA CIREBON SETARA BERKELANJUTAN”
Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024 · 4 pasangan calon
- Nomor urut 1
Calon gubernur
Drs. KH. Acep Adang Ruhiat, M.Si
Pendidikan terakhir S2 · Dalam Proses
Calon wakil gubernur
Gitalis Dwinatarina, S.Pd., M.Sos
Pendidikan terakhir S2
Partai pengusung
- Partai Kebangkitan Bangsa
Visi pasangan calon
“Terwujudnya Jawa Barat yang Bahagia Lahir dan Batin”
- Nomor urut 2
Calon wakil gubernur
RONAL SURAPRADJA
Pendidikan terakhir SMA · ARTIS
Partai pengusung
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Visi pasangan calon
“MEMBANGUN MASYARAKAT JAWA BARAT YANG ADIL MAKMUR, LESTARI DAN BERKEADABAN”
- Nomor urut 3
Calon gubernur
Ahmad Syaikhu
Pendidikan terakhir S2 · Sebagai Anggota DPR RI Periode 2019-2024 dan Caleg Terpilih DPR RI Periode 2024-2029
Calon wakil gubernur
Ilham Akbar Habibie
Pendidikan terakhir S3 · Wiraswasta
Partai pengusung
- Partai Keadilan Sejahtera
- Partai NasDem
- Partai Persatuan Pembangunan
Visi pasangan calon
“MEMBANGUN JAWA BARAT YANG SILIH ASAH, SILIH ASIH, DAN SILIH ASUH UNTUK INDONESIA MAJU BERKELANJUTAN.”
- Nomor urut 4
Calon gubernur
H. DEDI MULYADI, S.H., M.M.
Pendidikan terakhir S2 · WIRASWASTA
Calon wakil gubernur
H. ERWAN SETIAWAN, S.E.
Pendidikan terakhir S1 · WIRASWASTA
Partai pengusung
- Partai Gerakan Indonesia Raya
- Partai Buruh
- Partai Amanat Nasional
- Partai Golongan Karya
- Partai Demokrat
- Partai Solidaritas Indonesia
- PARTAI PERINDO
- Partai Bulan Bintang
- Partai Gelombang Rakyat Indonesia
- Partai Kebangkitan Nusantara
- Partai Garda Republik Indonesia
Visi pasangan calon
“JABAR ISTIMEWA”
Sumber: KPU, Info Pemilu — Pasangan Calon Pilkada 2024, diunduh 17 Oktober 2026. Foto dan profil lengkap calon tersedia di situs KPU.
Sumber
Tautan ke publikasi aslinya.
Glosarium
Istilah di halaman iniArti singkat istilah yang muncul di profil, ditulis tanpa penilaian kinerja.
- APBD
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: rencana penerimaan dan belanja pemerintah kabupaten/kota untuk satu tahun.
- Realisasi
- Uang yang sudah benar-benar dibayarkan atau diterima sampai periode laporan, bukan angka rencana.Realisasi bisa lebih rendah dari anggaran karena pembayaran belum selesai atau kegiatan belum berjalan.
- Median nasional
- Nilai tengah dari persentase realisasi semua kabupaten/kota yang datanya lengkap pada tahun yang sama.Separuh daerah berada di atas nilai ini dan separuh di bawahnya. Ini pembanding, bukan nilai kelulusan.
- Pendapatan asli daerah (PAD)
- Penerimaan daerah dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.PAD adalah kas daerah, bukan penghasilan warga.
- Transfer
- Uang yang diterima daerah dari pemerintah pusat atau provinsi, misalnya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bagi hasil.
- Dana bagi hasil SDA
- Bagian penerimaan negara dari minyak, gas, tambang, hutan, ikan, panas bumi, dan sawit yang ditransfer ke daerah.Angka ini bukan ukuran kekayaan atau cadangan alam daerah.
- Belanja modal
- Belanja untuk membentuk aset tetap yang manfaatnya lebih dari satu tahun, seperti jalan, jembatan, gedung, dan peralatan.
- Belanja pegawai
- Belanja untuk gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, termasuk guru dan tenaga kesehatan yang berstatus ASN.
- Opini BPK
- Kesimpulan Badan Pemeriksa Keuangan atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.Opini menilai laporan keuangannya, bukan menilai pejabat dan bukan temuan korupsi.
- WTP
- Wajar Tanpa Pengecualian: BPK menilai laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
- Sanitasi layak
- Rumah tangga dengan jamban leher angsa milik sendiri atau bersama, dan pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau sistem pengolahan air limbah.Bukan sanitasi aman, dan bukan status desa bebas buang air besar sembarangan.
- Bencana tingkat provinsi
- Data BNPB dirangkum per provinsi, sehingga profil kabupaten/kota menampilkan kejadian di provinsi induknya.Angka ini tidak menunjukkan berapa kejadian yang terjadi tepat di kabupaten/kota tersebut.
- Jumlah penduduk Dukcapil
- Jumlah jiwa pada Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil per 31 Desember 2024, bukan proyeksi BPS.
Kosong berarti sumber belum melaporkan angka, bukan nol. Setiap angka di profil memakai tahun dan tingkat wilayah yang tertulis di judul bagiannya.
JAGADAERAH · REPUBLIK INDONESIA
LEMBAR TRANSPARANSI PUBLIK DAERAH
Ringkasan Resmi: Tata Kelola Keuangan APBD, Fasilitas Publik, Akuntabilitas BPK, dan Risiko Bencana
Dokumen Publik Resmi
Arsip daring: jagadaerah.id/daerah/kota-cirebon
1. Identitas Wilayah & Pimpinan Pemerintahan Daerah
Nama Daerah:Kota Cirebon
Provinsi:Jawa Barat
Klasifikasi Wilayah:kota
Kode Kemendagri:32.74
Wali Kota yang Menjabat:Effendi Edo
Luas Wilayah (BIG):39,398 km²
Jumlah Penduduk (BPS/Dukcapil):356.629 jiwa
Persentase Penduduk Miskin:8.66%
2. Akuntabilitas & Tata Kelola Keuangan Daerah (Audit BPK RI)
Opini BPK RI atas LKPD Terakhir:WTP (2024)
Sumber: Portal Data Resmi BPK RIWajar Tanpa Pengecualian — Laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (Kategori Tertinggi BPK).
3. Fasilitas Layanan Publik (Kesehatan & Pendidikan)
Fasilitas Kesehatan10 Rumah Sakit
- • RS Umum:9
- • RS Ibu & Anak:1
- • RS Khusus:0
Sumber: Kementerian Kesehatan RI
Fasilitas Pendidikan321 Sekolah
- • Sekolah Dasar (SD):187
- • Sekolah Menengah Pertama (SMP):69
- • SMA & SMK:65
Sumber: Kemendikdasmen (Dapodik)
4. Catatan Kebencanaan (BNPB) & Akses Sanitasi (BPS)
Kejadian Bencana Tercatat (Tahun 2024):
5 Kejadian
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Akses Rumah Tangga ke Sanitasi Layak:
92.67%
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS SDG 6.2.1)