Lewati ke konten utama
JagaDaerah
KotaKode Kemendagri 81.71

Kota Ambon

Provinsi Maluku

Wali kota yang menjabat
Bodewin Wattimena
Luas wilayah (BIG)
236,713 km²
Unduh dataBandingkan
Lokasi Kota Ambon di Provinsi Maluku

Sekarang

Cuaca dan gempa untuk hari ini.

Kondisi terkini

Langsung dari BMKG · kabupaten/kota

Keuangan

Uang kas daerah. Bukan gaji warga.

Memuat profil daerah…
Kalkulator Warga

Ke Mana Larinya Uang Pajak Saya di Kota Ambon?

Simulasi proporsi pembagian uang pajak daerah (PBB, PKB, retribusi) berdasarkan alokasi riil APBD Kota Ambon.

Rp

Pembangunan Infrastruktur & Fasilitas Publik

Belanja Modal: jalan, jembatan, drainase banjir, gedung sekolah & RS baru

Rp75.00015.0% dari APBD

Gaji Guru, Tenaga Medis & Pegawai Pemda

Belanja Pegawai: gaji dan tunjangan ASN, guru sekolah, dan tenaga kesehatan

Rp180.00036.0% dari APBD

Operasional Layanan & Pemeliharaan

Belanja Barang & Jasa: obat puskesmas, penerangan jalan umum, listrik fasilitas publik

Rp120.00024.0% dari APBD

Bantuan Sosial & Hibah Warga

Bantuan sosial warga rentan, santunan disabilitas, dan program pemberdayaan

Rp25.0005.0% dari APBD

Cadangan Darurat Bencana & Krisis

Belanja Tidak Terduga: penanggulangan tanggap darurat bencana alam BNPB/BPBD

Rp20.0004.0% dari APBD

*Perhitungan ini merupakan simulasi pembagian proporsional belanja APBD resmi dari DJPK Kementerian Keuangan.

Pendapatan daerah

Realisasi 2024 · tingkat kabupaten/kota

Uang yang masuk ke kas daerah. Bukan penghasilan warga.

Realisasi pendapatan Kota Ambon tahun 2024 menurut jenis, dalam rupiah. Sumber DJPK.
Jenis pendapatanRealisasi
Pajak daerahRp137,19 miliarRp137.191.530.357,08
Retribusi daerahRp22,74 miliarRp22.736.197.724,00
Hasil pengelolaan kekayaan daerahRp5,69 miliarRp5.691.648.346,00
Lain-lain PAD yang sahRp29,36 miliarRp29.361.832.652,78
Transfer pemerintah pusatRp914,43 miliarRp914.425.000.618,00
Transfer antar daerahRp72,77 miliarRp72.772.414.780,00
HibahRp250,00 jutaRp250.000.000,00
Lain-lain pendapatan yang sahRp12,89 miliarRp12.894.820.046,00
Jumlah pendapatan daerahRp1,20 triliunRp1.195.323.444.523,86
Pendapatan asli daerah (PAD)Penerimaan daerah dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.PAD adalah kas daerah, bukan penghasilan warga.Semua istilah
TransferUang yang diterima daerah dari pemerintah pusat atau provinsi, misalnya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bagi hasil.Semua istilah

Layanan

Penduduk, fasilitas, taraf hidup, dan sanitasi.

Penduduk, rumah sakit, dan sekolah

tingkat kabupaten/kota

Jumlah penduduk

Catatan Dukcapil, 31 Desember 2024. Bukan hasil sensus.

359.661jiwa

Laki-laki 177.887 · Perempuan 181.774 · 31 Desember 2024

Rumah sakit

Jumlah gedung pada daftar SIRS. Bukan tempat tidur.

Jumlah rumah sakit Kota Ambon pada daftar SIRS Kemenkes.
Semua rumah sakit12
Umum11
Ibu dan anak0
Khusus1

Satuan pendidikan

Jumlah sekolah. Bukan jumlah murid.

Jumlah satuan pendidikan Kota Ambon pada portal referensi Kemendikdasmen.
SD dan sederajat208
SMP dan sederajat64
SMA45
SMK20

Kemiskinan dan penghidupan

kabupaten/kota · 2025

Penduduk miskin

4,34%

22,30 ribu jiwa

Garis kemiskinan Rp783.697 per orang per bulan

Susenas Maret 2025. Jumlah jiwa ditulis dalam ribuan.

Hasil ekonomi per orang

57.375ribu rupiah

Hasil ekonomi daerah per orang, bukan gaji. Angka 2025 masih sementara.

Indeks Pembangunan Manusia

83,97

Pengeluaran riil per orang 15.549 ribu rupiah per tahun

Komponen indeks ini, bukan gaji.

Sanitasi layak

kabupaten/kota · 2025

Rumah tangga dengan jamban layak

93,57%

Bagian rumah tangga yang punya jamban leher angsa sendiri atau bersama, dan tinjanya masuk tangki septik atau saluran pengolahan. Susenas KOR 2025. Bukan status desa bebas buang air besar sembarangan, dan bukan sanitasi aman.

Persebaran di provinsi

Maluku · kabupaten/kota

Posisi Kota Ambon di antara daerah lain di Maluku.

Memuat peta persebaran…

Alam

Bencana dan lahan. Sebagian angka ini untuk satu provinsi.

Tutupan lahan

2023 · tingkat provinsi

Luas lahan Provinsi Maluku. Bukan angka satu kabupaten.

Luas penutupan lahan Provinsi Maluku tahun 2023, dalam hektare. Bukan data kabupaten/kota.
KelasLuas
Hutan primer370.200 ha
Hutan sekunder2.733.600 ha
Hutan tanaman0 ha
Bukan hutan1.529.300 ha

Riwayat bencana di daerah ini

BIG & BNPB · 2010–2024 · kabupaten/kota

Kejadian yang pernah dicatat di Kota Ambon. Bukan ramalan.

Luas wilayah (BIG)
236,713 km²
Kejadian bencana 2024
7semua jenis bencana
Gempa bumi tercatat 2024
0kejadian

Kejadian per jenis bencana, 2024

Jumlah kejadian bencana yang tercatat di Kota Ambon tahun 2024, per jenis bencana, dari BNPB.
Jenis bencanaKejadian
Cuaca ekstrem3
Tanah longsor3
Kebakaran hutan dan lahan1
Banjir0
Erupsi gunung api0
Gelombang pasang dan abrasi0
Gempabumi0
Kekeringan0
Tsunami0

Dampak tercatat, 2024

Jumlah dampak bencana yang tercatat di Kota Ambon tahun 2024, per jenis dampak, dari BNPB.
Jenis dampakJumlah
Meninggal dunia · jiwa3
Hilang · jiwa0
Luka atau sakit · jiwa3
Terdampak · jiwa368
Mengungsi · jiwa0
Rumah rusak · unit41

“0” berarti sumber menyatakan nol; “Data belum tersedia” berarti sumber tidak menyatakannya.

Kejadian per tahun, 2010–2024

Lihat angka per tahun
Jumlah kejadian bencana yang tercatat di Kota Ambon per tahun, 2010 sampai2024, semua jenis bencana, dari BNPB.
TahunKejadian
20106
20119
20124
20134
20142
20154
20162
20176
20183
20197
202012
202122
20225
202310
20247
Cara membaca angka ini
  • Semua angka adalah catatan historis yang dilaporkan, bukan indeks risiko, peluang, prediksi, atau peringatan dini.
  • Jumlah tercatat ikut ditentukan cara pencatatan tiap daerah: angka lebih tinggi tidak dengan sendirinya berarti lebih berbahaya, dan angka rendah atau nol tidak berarti aman.
  • Daerah yang tidak ada di tabel sumber berarti sumber tidak menyatakan angkanya.
  • Angka dampak hanya ditampilkan bila sumber memuat seluruh kolom jenis bencana, supaya tidak menjadi jumlah yang tidak lengkap.
  • Indeks risiko resmi BNPB (InaRISK/IRBI) tidak ditampilkan karena ketentuannya tidak mengizinkan penggunaan ulang tanpa izin tertulis.

Luas wilayah: Badan Informasi Geospasial (BIG) (membuka tab baru) — Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota — Luas Wilayah Menurut Peraturan, satuankm², menurut peraturan (bukan pengukuran ulang), edisi TASWIL5000020260612KABKOTA. Field LUASWH diberi alias hektar oleh penerbit, tetapi nilai yang dipublikasikan berada dalam kilometer persegi: jumlah per provinsi menghasilkan luas provinsi resmi dalam km². BIG tidak mencantumkan lisensi penggunaan ulang untuk layanan ini.

Kejadian dan dampak: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (membuka tab baru) — Kompilasi Data Kejadian dan Dampak Bencana (per kabupaten/kota). Lisensi ODC-BY. Diproses 2026-10-17.

Cakupan: luas 514/514; kejadian per jenis 2024450/514; dampak 2024450/514; seri tahunan 510/514 kabupaten/kota.

Iklim: curah hujan rata-rata

BMKG · normal 1981–2010 · kabupaten/kota

Bulan yang biasanya paling basah dan paling kering. Rata-rata 30 tahun, bukan cuaca hari ini.

Total setahun
2.533,9 mm
Bulan terbasah
Juni364,4 mm
Bulan terkering
November117,1 mm
Lihat angka per bulan
Normal curah hujan bulanan Kota Ambon, periode 1981–2010, dalam milimeter, dari satu titik sampel di dalam wilayah.
BulanNormal hujan (mm/bulan)
Januari148,6
Februari125,0
Maret201,1
April285,0
Mei303,8
Juni364,4
Juli338,6
Agustus236,8
September149,5
Oktober131,3
November117,1
Desember132,7
Total satu tahun2.533,9

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) — Normal Curah Hujan bulanan, periode 1981–2010 (Peta Normal Curah Hujan). Atribusi: Sumber: BMKG. Diambil.Produk sumber (membuka tab baru) ·Ketentuan BMKG (membuka tab baru)

Metode: dibaca dari satu titik sampel di dalam wilayah (-3.6852, 128.1958); daerah yang mencakup pesisir dan pegunungan bisa berbeda dari angka ini. Sidik jari snapshot SHA-256 3cd2e6d9ab6bf1eedf9b2ca7448903bdaf6646332152b311edb49f3c447d881a. Status penggunaan ulang: BMKG Ketentuan Penggunaan: atribusi “Sumber: BMKG” wajib; pengemasan ulang atau integrasi ke aplikasi pihak ketiga memerlukan izin tertulis resmi BMKG; akses otomatis wajib melalui API resmi. Izin tertulis belum diperoleh.

Pemerintahan

Siapa yang menjabat, dan apa kata BPK soal laporan keuangannya.

Pejabat yang menjabat

Sejak 20 Februari 2025 · berakhir 20 Februari 2030

  • Foto Bodewin Wattimena

    Wali kota

    Bodewin Wattimena

    NonpartaiCocok dengan daftar calon KPU
    Rekam jejak (pernyataan saat mendaftar Pilkada 2024)
    Pendidikan terakhir S2 · Sekretaris Dewan Propinsi Maluku
    Partai pengusung saat Pilkada
    Partai NasDem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Garda Republik Indonesia
    Harta kekayaan (LHKPN):Cek di e-LHKPN KPK ↗ (membuka tab baru)

    Foto: Kota Ambon, Public domain via Wikimedia Commons

  • Foto Elly Toisutta

    Wakil wali kota

    Elly Toisutta

    Partai GolkarCocok dengan daftar calon KPU
    Rekam jejak (pernyataan saat mendaftar Pilkada 2024)
    Pendidikan terakhir S1 · Ketua DPRD kota Ambon
    Partai pengusung saat Pilkada
    Partai NasDem, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Garda Republik Indonesia
    Harta kekayaan (LHKPN):Cek di e-LHKPN KPK ↗ (membuka tab baru)

    Foto: Kota Ambon, Public domain via Wikimedia Commons

Sumber pejabat: Wikipedia (revisi 14 Juli 2026), dicocokkan dengan daftar calon resmi KPU. Rekam jejak dari pernyataan calon di KPU Info Pemilu. Angka harta kekayaan hanya diumumkan oleh KPK.

Opini laporan keuangan

LKPD 2024 · tingkat kabupaten/kota

Opini BPK

Wajar dengan pengecualian (WDP)

BPK menilai laporan itu wajar, kecuali hal tertentu yang dikecualikan.

2016 WDP · 2017 WTP · 2018 WTP · 2019 WTP · 2020 WDP · 2021 TMP · 2022 TMP · 2023 TMP · 2024 WDP

Opini BPKKesimpulan Badan Pemeriksa Keuangan atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.Opini menilai laporan keuangannya, bukan menilai pejabat dan bukan temuan korupsi.Semua istilah
WTPWajar Tanpa Pengecualian: BPK menilai laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.Semua istilah

Harta kekayaan pejabat

Sumber: KPK e-LHKPN

Belum ada salinan pengumuman KPK untuk Kota Ambon. Angkanya tetap di situs KPK.

Cek di e-LHKPN KPK ↗ (membuka tab baru)

Pasangan calon Pilkada 2024

KPU Info Pemilu

Semua pasangan calon resmi yang ikut Pilkada 2024 di Kota Ambon, lengkap dengan partai pengusung, visi, dan riwayat yang mereka nyatakan ke KPU.

Harta kekayaan (LHKPN) diumumkan KPK. Salin nama, lalu cari di menu e-Announcementsitus e-LHKPN. JagaDaerah tidak menyalin angka harta.

Pemilihan Wali Kota Kota Ambon · 4 pasangan calon

  • Nomor urut 1

    Calon wali kota

    Drs. Agus Ririmasse, M.Si.

    Pendidikan terakhir S2 · Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Kota Ambon, dengan jabatan Sekretaris Kota Ambon dan sudah melakukan proses pengunduran diri.

    Calon wakil wali kota

    Muhammad Novan Liem,SE.

    Pendidikan terakhir S1 · WIRASWASTA

    Partai pengusung

    • Partai Demokrat
    • Partai Amanat Nasional
    • Partai Hati Nurani Rakyat
    Visi pasangan calon

    “Ambon Maju, Cerdas, Inovatif, dan Berkelanjutan Berbasis Smart City”

  • Nomor urut 2

    Calon wali kota

    Drs. BODEWIN MELKIAS WATTIMENA, M.Si

    Pendidikan terakhir S2 · Sekretaris Dewan Propinsi Maluku

    Calon wakil wali kota

    ELY TOISUTTA, S.Sos

    Pendidikan terakhir S1 · Ketua DPRD kota Ambon

    Partai pengusung

    • Partai NasDem
    • Partai Gerakan Indonesia Raya
    • Partai Keadilan Sejahtera
    • Partai Golongan Karya
    • Partai Solidaritas Indonesia
    • Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
    • Partai Garda Republik Indonesia
    Visi pasangan calon

    “Ambon Manise yang Inklusif,Toleran dan Berkelanjutan Penjelasan Visi RPJMD Kota Ambon 2025 - 2029: “Ambon Manisse”. Menggambarkan sifat “manis” yang sudah mengalir dalam raga masyarakat Ambon yang terkandung di dalamnya mencakup: Maju, Aman, Nyaman, Indah, Sehat dan Sejahtera. “Inklusif” Dalam konteks pembangunan kota Ambon, “inklusif” dimaknai sebagai pembangunan yang memberi ruang , akses dan…”

  • Nomor urut 3

    Calon wali kota

    MOHAMAD TADI SALAMPESSY

    Pendidikan terakhir SMA · WIRASWASTA KONTRUKSI DAN PENGADAAN

    Calon wakil wali kota

    EMMYLH DOMINGGUS LUHUKAY

    Pendidikan terakhir SMA · kONTRUKSI DAN JASA LOGISTIK

    Partai pengusung

    • Partai Kebangkitan Nusantara
    • Partai Bulan Bintang
    • Partai Ummat
    • Partai Buruh
    • Partai Gelombang Rakyat Indonesia
    Visi pasangan calon

    “MEWUJUDKAN KOTA AMBON SEBAGAI KOTA MODEREN YANG NYAMAN, MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA BERBASIS KEARIFAN BUDAYA”

  • Nomor urut 4

    Calon wali kota

    JANTJE WENNO, SH

    Pendidikan terakhir S1 · Anggota DPRD Provinsi Maluku Periode 2019-2024

    Calon wakil wali kota

    Drs. SYARIF BAKRI ASYATHRY

    Pendidikan terakhir S1 · Pensiunan

    Partai pengusung

    • Partai Persatuan Pembangunan
    • PARTAI PERINDO
    • Partai Kebangkitan Bangsa
    Visi pasangan calon

    “AMBON SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN MEMBANGUN KOTA YANG INKLUSIF, INOVATIF, DAN BERDAYA SAING”

Pemilihan Gubernur Maluku 2024 · 3 pasangan calon
  • Nomor urut 1

    Calon gubernur

    Letjen. (Purn.) JEFFRY A. RAHAWARIN

    Pendidikan terakhir S1 · PURNAWIRAWAN TNI-AD

    Calon wakil gubernur

    ABD. MUKTI KELIOBAS

    Pendidikan terakhir S1

    Partai pengusung

    • Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
    • Partai NasDem
    • Partai Hati Nurani Rakyat
    Visi pasangan calon

    “Visi Pembangunan Provinsi Maluku adalah: “Maluku Rumah Besar Yang Sejahtera””

  • Nomor urut 2

    Calon gubernur

    Irjen. Pol. (Purn.), Drs. MURAD ISMAIL

    Pendidikan terakhir S2 · Purnawirawan Polri

    Calon wakil gubernur

    DR. MICHAEL WATTIMENA, S.E., S.H., M.M.

    Pendidikan terakhir S3 · Wiraswasta

    Partai pengusung

    • Partai Amanat Nasional
    • Partai Demokrat
    • Partai Keadilan Sejahtera
    • Partai Golongan Karya
    • Partai Kebangkitan Bangsa
    Visi pasangan calon

    ““Maluku Maju, Berbudaya, Berdaya Saing, Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Sumber Daya Kepulauan””

  • Nomor urut 3

    Calon gubernur

    HENDRIK LEWERISSA,S.H., LL.M

    Pendidikan terakhir S2 · Anggota DPR-RI Periode Tahun 2019-2024

    Calon wakil gubernur

    ABDULLAH VANATH, S.Sos.

    Pendidikan terakhir S1 · Wiraswasta

    Partai pengusung

    • Partai Gerakan Indonesia Raya
    • PARTAI PERINDO
    • Partai Persatuan Pembangunan
    Visi pasangan calon

    “MALUKU MAJU, MANDIRI, RELIGIUS, DAN BERBUDAYA, BERDASARKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.”

Sumber: KPU, Info Pemilu — Pasangan Calon Pilkada 2024, diunduh 17 Oktober 2026. Foto dan profil lengkap calon tersedia di situs KPU.

Sumber

Tautan ke publikasi aslinya.

Glosarium

Istilah di halaman ini

Arti singkat istilah yang muncul di profil, ditulis tanpa penilaian kinerja.

APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: rencana penerimaan dan belanja pemerintah kabupaten/kota untuk satu tahun.
Realisasi
Uang yang sudah benar-benar dibayarkan atau diterima sampai periode laporan, bukan angka rencana.Realisasi bisa lebih rendah dari anggaran karena pembayaran belum selesai atau kegiatan belum berjalan.
Median nasional
Nilai tengah dari persentase realisasi semua kabupaten/kota yang datanya lengkap pada tahun yang sama.Separuh daerah berada di atas nilai ini dan separuh di bawahnya. Ini pembanding, bukan nilai kelulusan.
Pendapatan asli daerah (PAD)
Penerimaan daerah dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.PAD adalah kas daerah, bukan penghasilan warga.
Transfer
Uang yang diterima daerah dari pemerintah pusat atau provinsi, misalnya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bagi hasil.
Dana bagi hasil SDA
Bagian penerimaan negara dari minyak, gas, tambang, hutan, ikan, panas bumi, dan sawit yang ditransfer ke daerah.Angka ini bukan ukuran kekayaan atau cadangan alam daerah.
Belanja modal
Belanja untuk membentuk aset tetap yang manfaatnya lebih dari satu tahun, seperti jalan, jembatan, gedung, dan peralatan.
Belanja pegawai
Belanja untuk gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, termasuk guru dan tenaga kesehatan yang berstatus ASN.
Opini BPK
Kesimpulan Badan Pemeriksa Keuangan atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.Opini menilai laporan keuangannya, bukan menilai pejabat dan bukan temuan korupsi.
WTP
Wajar Tanpa Pengecualian: BPK menilai laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
Sanitasi layak
Rumah tangga dengan jamban leher angsa milik sendiri atau bersama, dan pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau sistem pengolahan air limbah.Bukan sanitasi aman, dan bukan status desa bebas buang air besar sembarangan.
Bencana tingkat provinsi
Data BNPB dirangkum per provinsi, sehingga profil kabupaten/kota menampilkan kejadian di provinsi induknya.Angka ini tidak menunjukkan berapa kejadian yang terjadi tepat di kabupaten/kota tersebut.
Jumlah penduduk Dukcapil
Jumlah jiwa pada Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil per 31 Desember 2024, bukan proyeksi BPS.

Kosong berarti sumber belum melaporkan angka, bukan nol. Setiap angka di profil memakai tahun dan tingkat wilayah yang tertulis di judul bagiannya.