Penduduk miskin
6,33%
119,02 ribu jiwa
Garis kemiskinan Rp736.415 per orang per bulan
Susenas Maret 2025. Jumlah jiwa ditulis dalam ribuan.
KotaKode Kemendagri 31.72Daerah administrasi
Kota Administrasi Jakarta Utara
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Wali kota yang menjabat
- Hendra Hidayat
- Luas wilayah (BIG)
- 147,534 km²
Sekarang
Cuaca dan gempa untuk hari ini.
Kondisi terkini
Langsung dari BMKG · kabupaten/kota
Keuangan
Uang kas daerah. Bukan gaji warga.
Memuat profil daerah…
Kalkulator Warga
Ke Mana Larinya Uang Pajak Saya di Kota Administrasi Jakarta Utara?
Simulasi proporsi pembagian uang pajak daerah (PBB, PKB, retribusi) berdasarkan alokasi riil APBD Kota Administrasi Jakarta Utara.
Rp
Pembangunan Infrastruktur & Fasilitas Publik
Belanja Modal: jalan, jembatan, drainase banjir, gedung sekolah & RS baru
Rp75.00015.0% dari APBD
Gaji Guru, Tenaga Medis & Pegawai Pemda
Belanja Pegawai: gaji dan tunjangan ASN, guru sekolah, dan tenaga kesehatan
Rp180.00036.0% dari APBD
Operasional Layanan & Pemeliharaan
Belanja Barang & Jasa: obat puskesmas, penerangan jalan umum, listrik fasilitas publik
Rp120.00024.0% dari APBD
Bantuan Sosial & Hibah Warga
Bantuan sosial warga rentan, santunan disabilitas, dan program pemberdayaan
Rp25.0005.0% dari APBD
Cadangan Darurat Bencana & Krisis
Belanja Tidak Terduga: penanggulangan tanggap darurat bencana alam BNPB/BPBD
Rp20.0004.0% dari APBD
*Perhitungan ini merupakan simulasi pembagian proporsional belanja APBD resmi dari DJPK Kementerian Keuangan.
Pendapatan daerah
Realisasi 2024 · tingkat kabupaten/kotaUang yang masuk ke kas daerah. Bukan penghasilan warga.
Berkas DJPK tidak memuat realisasi pendapatan Kota Administrasi Jakarta Utara untuk tahun 2024.
Pendapatan asli daerah (PAD)
Penerimaan daerah dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.PAD adalah kas daerah, bukan penghasilan warga.Semua istilahTransfer
Uang yang diterima daerah dari pemerintah pusat atau provinsi, misalnya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bagi hasil.Semua istilahLayanan
Penduduk, fasilitas, taraf hidup, dan sanitasi.
Penduduk, rumah sakit, dan sekolah
tingkat kabupaten/kotaJumlah penduduk
Catatan Dukcapil, 31 Desember 2024. Bukan hasil sensus.
1.832.032jiwa
Laki-laki 921.931 · Perempuan 910.101 · 31 Desember 2024
Rumah sakit
Jumlah gedung pada daftar SIRS. Bukan tempat tidur.
| Semua rumah sakit | 28 |
|---|---|
| Umum | 23 |
| Ibu dan anak | 3 |
| Khusus | 2 |
Satuan pendidikan
Jumlah sekolah. Bukan jumlah murid.
| SD dan sederajat | 409 |
|---|---|
| SMP dan sederajat | 231 |
| SMA | 112 |
| SMK | 76 |
Kemiskinan dan penghidupan
kabupaten/kota · 2025Hasil ekonomi per orang
392.506ribu rupiah
Hasil ekonomi daerah per orang, bukan gaji. Angka 2025 masih sementara.
Indeks Pembangunan Manusia
83,12
Pengeluaran riil per orang 20.584 ribu rupiah per tahun
Komponen indeks ini, bukan gaji.
Sanitasi layak
kabupaten/kota · 2025Rumah tangga dengan jamban layak
92,72%
Bagian rumah tangga yang punya jamban leher angsa sendiri atau bersama, dan tinjanya masuk tangki septik atau saluran pengolahan. Susenas KOR 2025. Bukan status desa bebas buang air besar sembarangan, dan bukan sanitasi aman.
Persebaran di provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta · kabupaten/kotaPosisi Kota Administrasi Jakarta Utara di antara daerah lain di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Memuat peta persebaran…
Alam
Bencana dan lahan. Sebagian angka ini untuk satu provinsi.
Tutupan lahan
2023 · tingkat provinsiLuas lahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Bukan angka satu kabupaten.
| Kelas | Luas |
|---|---|
| Hutan primer | 0 ha |
| Hutan sekunder | 1.100 ha |
| Hutan tanaman | 0 ha |
| Bukan hutan | 65.300 ha |
Riwayat bencana di daerah ini
BIG & BNPB · 2010–2024 · kabupaten/kotaKejadian yang pernah dicatat di Kota Administrasi Jakarta Utara. Bukan ramalan.
- Luas wilayah (BIG)
- 147,534 km²
- Kejadian bencana 2024
- 3semua jenis bencana
- Gempa bumi tercatat 2024
- 0kejadian
Kejadian per jenis bencana, 2024
| Jenis bencana | Kejadian |
|---|---|
| Banjir | 3 |
| Cuaca ekstrem | 0 |
| Erupsi gunung api | 0 |
| Gelombang pasang dan abrasi | 0 |
| Gempabumi | 0 |
| Kebakaran hutan dan lahan | 0 |
| Kekeringan | 0 |
| Tanah longsor | 0 |
| Tsunami | 0 |
Dampak tercatat, 2024
| Jenis dampak | Jumlah |
|---|---|
| Meninggal dunia · jiwa | 0 |
| Hilang · jiwa | 0 |
| Luka atau sakit · jiwa | 0 |
| Terdampak · jiwa | 0 |
| Mengungsi · jiwa | 120 |
| Rumah rusak · unit | 0 |
“0” berarti sumber menyatakan nol; “Data belum tersedia” berarti sumber tidak menyatakannya.
Kejadian per tahun, 2010–2024
Lihat angka per tahun
| Tahun | Kejadian |
|---|---|
| 2010 | 3 |
| 2011 | 2 |
| 2012 | 1 |
| 2013 | 5 |
| 2014 | 1 |
| 2015 | 2 |
| 2016 | 2 |
| 2017 | 0 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 9 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 1 |
| 2024 | 3 |
Cara membaca angka ini
- Semua angka adalah catatan historis yang dilaporkan, bukan indeks risiko, peluang, prediksi, atau peringatan dini.
- Jumlah tercatat ikut ditentukan cara pencatatan tiap daerah: angka lebih tinggi tidak dengan sendirinya berarti lebih berbahaya, dan angka rendah atau nol tidak berarti aman.
- Daerah yang tidak ada di tabel sumber berarti sumber tidak menyatakan angkanya.
- Angka dampak hanya ditampilkan bila sumber memuat seluruh kolom jenis bencana, supaya tidak menjadi jumlah yang tidak lengkap.
- Indeks risiko resmi BNPB (InaRISK/IRBI) tidak ditampilkan karena ketentuannya tidak mengizinkan penggunaan ulang tanpa izin tertulis.
Iklim: curah hujan rata-rata
BMKG · normal 1981–2010 · kabupaten/kotaBulan yang biasanya paling basah dan paling kering. Rata-rata 30 tahun, bukan cuaca hari ini.
- Total setahun
- 1.813,1 mm
- Bulan terbasah
- Januari416,5 mm
- Bulan terkering
- Agustus44,4 mm
Lihat angka per bulan
| Bulan | Normal hujan (mm/bulan) |
|---|---|
| Januari | 416,5 |
| Februari | 349,0 |
| Maret | 175,9 |
| April | 125,7 |
| Mei | 94,8 |
| Juni | 60,4 |
| Juli | 63,3 |
| Agustus | 44,4 |
| September | 48,1 |
| Oktober | 92,6 |
| November | 111,1 |
| Desember | 231,3 |
| Total satu tahun | 1.813,1 |
Pemerintahan
Siapa yang menjabat, dan apa kata BPK soal laporan keuangannya.
Pejabat yang menjabat
Sejak 7 Mei 2025
Wali kota
Hendra Hidayat
Diangkat, bukan lewat PilkadaHarta kekayaan (LHKPN):Cek di e-LHKPN KPK ↗ (membuka tab baru)Foto: Kota Jakarta Barat, Public domain via Wikimedia Commons
Wakil wali kota
Fredy Setiawan
Diangkat, bukan lewat PilkadaHarta kekayaan (LHKPN):Cek di e-LHKPN KPK ↗ (membuka tab baru)Foto: Jakarta Utara, Public domain via Wikimedia Commons
Sumber pejabat: Wikipedia (revisi 14 Juli 2026), dicocokkan dengan daftar calon resmi KPU. Rekam jejak dari pernyataan calon di KPU Info Pemilu. Angka harta kekayaan hanya diumumkan oleh KPK.
Opini laporan keuangan
LKPD 2024 · tingkat provinsiKota Administrasi Jakarta Utara tidak menyusun laporan keuangan sendiri. Opini di bawah ini adalah opini atas laporan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Opini BPK
Wajar tanpa pengecualian (WTP)
BPK menilai laporan itu disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
2016 WDP · 2017 WTP · 2018 WTP · 2019 WTP · 2020 WTP · 2021 WTP · 2022 WTP · 2023 WTP · 2024 WTP
Opini BPK
Kesimpulan Badan Pemeriksa Keuangan atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.Opini menilai laporan keuangannya, bukan menilai pejabat dan bukan temuan korupsi.Semua istilahWTP
Wajar Tanpa Pengecualian: BPK menilai laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.Semua istilahHarta kekayaan pejabat
Sumber: KPK e-LHKPN
Belum ada salinan pengumuman KPK untuk Kota Administrasi Jakarta Utara. Angkanya tetap di situs KPK.
Cek di e-LHKPN KPK ↗ (membuka tab baru)Pasangan calon Pilkada 2024
KPU Info Pemilu
Kota Administrasi Jakarta Utara adalah kota/kabupaten administrasi: wali kota atau bupatinya diangkat oleh Gubernur DKI Jakarta, bukan dipilih lewat Pilkada. Di bawah ini pasangan calon Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2024.
Harta kekayaan (LHKPN) diumumkan KPK. Salin nama, lalu cari di menu e-Announcementsitus e-LHKPN. JagaDaerah tidak menyalin angka harta.
Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta · 3 pasangan calon
- Nomor urut 1
Calon gubernur
H. M. Ridwan Kamil
Pendidikan terakhir S3 · Arsitek
Partai pengusung
- Partai Garda Republik Indonesia
- Partai Amanat Nasional
- Partai Golongan Karya
- Partai Kebangkitan Bangsa
- Partai Bulan Bintang
- Partai Gelombang Rakyat Indonesia
- PARTAI PERINDO
- Partai Solidaritas Indonesia
- Partai NasDem
- Partai Demokrat
- Partai Keadilan Sejahtera
- Partai Persatuan Pembangunan
- Partai Gerakan Indonesia Raya
- Partai Kebangkitan Nusantara
Visi pasangan calon
“1.Peningkatan daya saing SDM; 2.Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan; 3.Peningkatan Pendapatan per Kapita; 4.Perwujudan Jakarta sebagai Kota Global yang Berdaya Saing; 5.Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emission.”
- Nomor urut 2
Calon gubernur
Komjen Pol. (Purn). Dharma Pongrekun, S.I.K, MM, M.Hum.
Pendidikan terakhir S2 · Komisaris
Calon wakil gubernur
Dr. Ir. R. Kun Wardana Abyoto, M.T.
Pendidikan terakhir S3 · Dosen
Visi pasangan calon
“MENJADIKAN JAKARTA SEBAGAI PUSAT PEREKONOMIAN NASIONAL DAN GLOBAL YANG AMAN MELALUI REFORMASI JATI DIRI DEMI TERWUJUDNYA RAKYAT YANG BERADAB, HARMONI, MANDIRI, MAKMUR DAN BAHAGIA.”
- Nomor urut 3
Calon gubernur
Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Pendidikan terakhir S3 · Sekretaris Kabinet
Calon wakil gubernur
H. Rano Karno, S.IP. (Si Doel)
Pendidikan terakhir S1
Partai pengusung
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- Partai Hati Nurani Rakyat
Visi pasangan calon
“Jakarta Berdaya, Berkeadilan, dan Berkelanjutan untuk Masyarakat Sejahtera”
Sumber: KPU, Info Pemilu — Pasangan Calon Pilkada 2024, diunduh 17 Oktober 2026. Foto dan profil lengkap calon tersedia di situs KPU.
Sumber
Tautan ke publikasi aslinya.
Glosarium
Istilah di halaman iniArti singkat istilah yang muncul di profil, ditulis tanpa penilaian kinerja.
- APBD
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: rencana penerimaan dan belanja pemerintah kabupaten/kota untuk satu tahun.
- Realisasi
- Uang yang sudah benar-benar dibayarkan atau diterima sampai periode laporan, bukan angka rencana.Realisasi bisa lebih rendah dari anggaran karena pembayaran belum selesai atau kegiatan belum berjalan.
- Median nasional
- Nilai tengah dari persentase realisasi semua kabupaten/kota yang datanya lengkap pada tahun yang sama.Separuh daerah berada di atas nilai ini dan separuh di bawahnya. Ini pembanding, bukan nilai kelulusan.
- Pendapatan asli daerah (PAD)
- Penerimaan daerah dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.PAD adalah kas daerah, bukan penghasilan warga.
- Transfer
- Uang yang diterima daerah dari pemerintah pusat atau provinsi, misalnya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bagi hasil.
- Dana bagi hasil SDA
- Bagian penerimaan negara dari minyak, gas, tambang, hutan, ikan, panas bumi, dan sawit yang ditransfer ke daerah.Angka ini bukan ukuran kekayaan atau cadangan alam daerah.
- Belanja modal
- Belanja untuk membentuk aset tetap yang manfaatnya lebih dari satu tahun, seperti jalan, jembatan, gedung, dan peralatan.
- Belanja pegawai
- Belanja untuk gaji dan tunjangan aparatur sipil negara, termasuk guru dan tenaga kesehatan yang berstatus ASN.
- Opini BPK
- Kesimpulan Badan Pemeriksa Keuangan atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.Opini menilai laporan keuangannya, bukan menilai pejabat dan bukan temuan korupsi.
- WTP
- Wajar Tanpa Pengecualian: BPK menilai laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
- Sanitasi layak
- Rumah tangga dengan jamban leher angsa milik sendiri atau bersama, dan pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau sistem pengolahan air limbah.Bukan sanitasi aman, dan bukan status desa bebas buang air besar sembarangan.
- Bencana tingkat provinsi
- Data BNPB dirangkum per provinsi, sehingga profil kabupaten/kota menampilkan kejadian di provinsi induknya.Angka ini tidak menunjukkan berapa kejadian yang terjadi tepat di kabupaten/kota tersebut.
- Jumlah penduduk Dukcapil
- Jumlah jiwa pada Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil per 31 Desember 2024, bukan proyeksi BPS.
Kosong berarti sumber belum melaporkan angka, bukan nol. Setiap angka di profil memakai tahun dan tingkat wilayah yang tertulis di judul bagiannya.
JAGADAERAH · REPUBLIK INDONESIA
LEMBAR TRANSPARANSI PUBLIK DAERAH
Ringkasan Resmi: Tata Kelola Keuangan APBD, Fasilitas Publik, Akuntabilitas BPK, dan Risiko Bencana
Dokumen Publik Resmi
Arsip daring: jagadaerah.id/daerah/kota-administrasi-jakarta-utara
1. Identitas Wilayah & Pimpinan Pemerintahan Daerah
Nama Daerah:Kota Administrasi Jakarta Utara
Provinsi:Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Klasifikasi Wilayah:kota
Kode Kemendagri:31.72
Wali Kota yang Menjabat:Hendra Hidayat
Luas Wilayah (BIG):147,534 km²
Jumlah Penduduk (BPS/Dukcapil):1.832.032 jiwa
Persentase Penduduk Miskin:6.33%
2. Akuntabilitas & Tata Kelola Keuangan Daerah (Audit BPK RI)
Opini BPK RI atas LKPD Terakhir:Dalam Evaluasi (2024)
Sumber: Portal Data Resmi BPK RILaporan belum dipublikasikan.
3. Fasilitas Layanan Publik (Kesehatan & Pendidikan)
Fasilitas Kesehatan28 Rumah Sakit
- • RS Umum:23
- • RS Ibu & Anak:3
- • RS Khusus:2
Sumber: Kementerian Kesehatan RI
Fasilitas Pendidikan828 Sekolah
- • Sekolah Dasar (SD):409
- • Sekolah Menengah Pertama (SMP):231
- • SMA & SMK:188
Sumber: Kemendikdasmen (Dapodik)
4. Catatan Kebencanaan (BNPB) & Akses Sanitasi (BPS)
Kejadian Bencana Tercatat (Tahun 2024):
3 Kejadian
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Akses Rumah Tangga ke Sanitasi Layak:
92.72%
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS SDG 6.2.1)